Ngawi, presstoday.id – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ngawi menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Serong Alun-alun Merdeka Ngawi, Senin, 26/8.
Aksi ini dilakukan untuk mengawal kinerja pemerintahan ke depan, khususnya terkait tiga isu krusial: revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, masalah kemiskinan, dan kasus korban jebakan listrik di sektor pertanian.
“Kami ingin dewan yang baru dilantik bisa berdiskusi dengan kami dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat,” tegas Erliana, koordinator aksi.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah terkait RUU Pilkada. Mereka mendesak DPRD Kabupaten Ngawi untuk terus mengawal proses pembahasan RUU ini di tingkat pusat.
Pimpinan sementara DPRD, Feligia Agit Hendiadi, yang hadir dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa Fraksi PDIP, yang merupakan satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak pembatalan RUU Pilkada, akan terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
“Aspirasi adik-adik semuanya ini sudah kami sampaikan kepada perwakilan kami di Baleg DPR RI,” ujar Feligia.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti masalah kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Ngawi.
Mereka mendesak DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program tersebut.
“Keterkaitan dengan kemiskinan ini adalah PR bagi kami,” akui Feligia. Ia juga berjanji akan menginisiasi peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang penggunaan jebakan tikus listrik, guna melindungi para petani dari bahaya yang mengintai.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Ngawi ini menunjukkan tingginya kesadaran generasi muda akan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Namun, perlu diingat bahwa janji-janji politik seringkali sulit untuk ditepati. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terus memantau dan mengevaluasi kinerja DPRD dalam mewujudkan tuntutan-tuntutan mereka.
Wartawan: Aris Toha M Editor: Tim Redaksi
