Ngawi, presstoday.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya mendukung program nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Rapat Koordinasi bersama Camat se-Kabupaten Ngawi pada Juni lalu terkait pendataan rumah warga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Ngawi, Maftuh Afandi, menjelaskan rapat tersebut bertujuan menyamakan langkah teknis agar data kondisi rumah di seluruh desa dan kelurahan dapat dihimpun secara akurat. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Rapat koordinasi ini kami lakukan bersama camat agar proses pendataan rumah di Ngawi bisa lebih terarah. Harapannya, kebutuhan perumahan masyarakat dapat terpetakan dengan jelas, sehingga backlog perumahan bisa dikurangi secara bertahap,” ujar Maftuh, Rabu 3/9.
foto: “kades dan perangkat desa fokus mendengarkan penjelasan teknis pendataan rumah dalam rapat lanjutan di ruangan rapat disperkim ngawi,”
Menurutnya, proses pendataan ini cukup panjang karena melibatkan ratusan desa di Ngawi. Perangkat desa menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data, mulai dari mencatat, memverifikasi, hingga mendokumentasikan kondisi rumah. Data tersebut kemudian diserahkan ke Disperkim untuk diolah lebih lanjut.
“Sejauh ini, update data yang sudah masuk berasal dari 63 desa dan kelurahan. Setiap laporan sangat penting, karena dari sinilah kita bisa memilah mana rumah yang sudah terbangun, mana yang masih RTLH, serta kebutuhan perumahan yang mendesak,” tambahnya.
Pendataan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pendataan awal yang pernah dilakukan Disperkim pada 2022–2023. Kini, dengan keterlibatan perangkat desa, data tersebut terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Kami berharap setiap pembangunan rumah, baik yang dilakukan pemerintah maupun swadaya masyarakat, dapat dilaporkan kepada Disperkim. Dengan begitu, data yang dihimpun bisa semakin akurat dan menjadi rujukan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan Program Tiga Juta hunian yang layak dan aman,” tutup Maftuh.
Aris Toha M
Tim Redaksi
