Pendapatan Transfer Daerah Ngawi Turun 14,28 Persen pada 2026

Ngawi, presstoday.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi dipastikan menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PKI2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Bakeu Kabupaten Ngawi, Setiyorini, menyampaikan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan transfer daerah.

“Pendapatan transfer kita turun sekitar 14,28 persen, dari sebelumnya Rp1,8 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Penurunan ini sudah tercantum secara rinci dalam surat resmi dari pemerintah pusat,” ujar Setiyorini, Rabu 24/9.

Ia menambahkan, penurunan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU).

“DAU turun cukup drastis, dari Rp1,073 triliun pada 2025 menjadi Rp942 miliar pada 2026. Padahal di tahun sebelumnya, DAU mencakup alokasi untuk pendidikan, kesehatan, hingga rekrutmen PPPK. Kini, alokasinya terbatas hanya untuk pendanaan kelurahan,” jelasnya.

foto: “Rincian alokasi anggaran TKDD 2026 yang mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya,”

Menurut Setiyorini, kondisi tersebut membuat daerah perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan belanja.

“Dengan DAU yang menurun cukup besar, sementara belanja pegawai tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 triliun, otomatis kita harus bersiap mengencangkan ikat pinggang,” ungkapnya.

Surat resmi Kemenkeu yang diterbitkan pada 23 September 2025 menjadi dasar pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran. Selanjutnya, rancangan alokasi tersebut akan dibahas bersama dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Ini baru akan dibahas di forum TAPD, apakah akan dilakukan reformulasi belanja di setiap OPD atau langkah lain yang lebih tepat. Yang jelas, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan yang diberikan pusat,” kata Setiyorini.

Dengan turunnya alokasi transfer dari pusat, Kabupaten Ngawi dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan pada 2026. Efisiensi anggaran dan reformulasi belanja diprediksi menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal daerah.

Fatkhul Mu’anam
Tim Redaksi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*