Ngawi, presstoday.id — Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi menggelar bimbingan teknis penyusunan peta proses bisnis dan implementasinya pada Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE), 26–28 November 2025 di Surabaya.
Kegiatan ini diikuti pejabat fungsional perencana serta pengelola perencanaan perangkat daerah Kabupaten Ngawi. Bimtek bertujuan menyelaraskan proses kerja perangkat daerah dengan arah pembangunan dan transformasi digital pemerintahan.
Materi bimbingan teknis difokuskan pada penyusunan dan penyesuaian peta proses bisnis Kabupaten Ngawi periode 2025–2029 agar terintegrasi dalam implementasi SPBE.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi, Hari Wahono, menyebut peta proses bisnis menjadi dasar penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Peta proses bisnis membantu perangkat daerah memahami peran, fungsi, serta keterkaitan antarproses kerja,” ujarnya.
Peserta juga dibekali kaidah penyusunan proses bisnis agar dokumen yang dihasilkan seragam, terstruktur, dan mudah diterapkan dalam sistem digital.
Menurut Hari Wahono, penyusunan proses bisnis tetap mengacu pada visi pembangunan daerah sebagai arah kebijakan utama.
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur, dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI,” katanya.
foto: “Bimbingan teknis proses bisnis sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Ngawi,”
Visi tersebut merupakan arah pembangunan Kabupaten Ngawi periode 2021–2026, sekaligus menjadi fondasi dalam transisi menuju visi pembangunan 2025–2029, yakni “Semesta Berencana”.
Visi lanjutan ini diterjemahkan dalam tujuan pembangunan daerah yang lebih spesifik.
“Terwujudnya lumbung pangan nasional yang maju, mandiri, dan berkelanjutan menuju masyarakat Ngawi sejahtera dan berakhlak dengan semangat gotong royong,” ucapnya.
Melalui bimbingan teknis ini, perangkat daerah diharapkan mampu menyesuaikan proses bisnis dengan visi pembangunan dan kebutuhan transformasi digital secara terukur dan terdokumentasi melalui SIA SPBE.
Kegiatan ini didampingi tenaga ahli dari SMART ID dan Digitama, sekaligus menjadi upaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Rumini Astuti
Tim Redaksi
