Ngawi, presstoday.id – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengungkapkan sejumlah misi strategis pembangunan yang akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2026. Pemaparan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Pendopo Wedya Graha, Kamis, 9/1.
Misi pembangunan yang disampaikan mencakup lima bidang utama, yakni penguatan ketahanan pangan, penyediaan rumah layak huni, pelestarian lingkungan hidup, penurunan angka kemiskinan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Ony menegaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas utama, yang diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan harga gabah antara Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram, serta harga jagung dari Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan kami terhadap petani. Selain itu, alokasi pupuk subsidi juga kami tingkatkan dari 4 juta ton menjadi 9,5 juta ton per tahun untuk mendukung produktivitas pertanian,” ujar Ony.
Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, Ony mengungkapkan perlunya kolaborasi lintas sektor agar bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, program pembangunan 9.000 rumah tidak layak huni menjadi salah satu target utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
“Kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni agar masyarakat dapat hidup lebih layak,” tegas Ony.
Ony juga menyoroti penyelesaian krisis air di 12 desa yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau. Menurutnya, langkah ini menjadi prioritas mendesak. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga diusung sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.
“Kita harus memanfaatkan teknologi 4.0 untuk memperkuat interaksi sosial sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, atau sapaan akrabnya (Pak King), menyampaikan pentingnya Forum Konsultasi Publik dalam menjamin sinergi seluruh stakeholder pembangunan daerah.
“Kami menjaring aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah dan hasil reses anggota dewan. Aspirasi tersebut akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan KUA-PPAS,” ujar Pak King.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal agar setiap usulan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dengan forum ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap dapat menyusun program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Wartawan: Fatkhul Mu'anam Editor: Tim Redaksi
