Madiun, presstoday.id — Bertepatan dengan Hari Pahlawan, mahasiswa lintas daerah menggelar aksi #IndonesiaSadar untuk mendesak keadilan kebijakan anggaran. Aksi yang melibatkan BEM Universitas Soerjo, Aliansi BEM Madiun, dan UNESA Magetan itu berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa 10/11.
Presiden BEM Universitas Soerjo, Dimas Aradhea Wibowo, yang turut memimpin aksi, mengatakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat kecil.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran perlu dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan daerah dalam menopang ekonomi rakyat.
“Kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah secara langsung telah memukul perekonomian masyarakat di daerah. Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan pahit yang dihadapi rakyat kecil di lapangan,” kata Dimas.
Dia juga mengungkapkan hasil dialog dengan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi aksi.
Para pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.
Dimas mengatakan, penghasilan pedagang saat ini sebagian besar habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli kembali bahan baku dagangan.
“Kami mendengarkan langsung keluhan para pedagang kaki lima. Penghasilan mereka setiap hari kini hanya cukup untuk makan dan menutup modal agar bisa berjualan esok hari. Tidak ada sisa untuk tabungan maupun pendidikan anak,” ungkapnya.
Aksi yang diawali dengan long march dari Kampus I UMJT menuju Gedung DPRD Kota Madiun itu membawa empat tuntutan.
Mahasiswa mendesak pemerintah menyusun APBN yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, mengevaluasi kebijakan anggaran daerah, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta memperkuat pengawasan program daerah, termasuk Be Smart.
Mahasiswa juga meminta anggaran transfer ke daerah dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan mendukung sektor ekonomi mikro, termasuk PKL.
Selain itu, DPRD Kota Madiun didesak mengawasi pelaksanaan program daerah agar tepat sasaran.
BEM Universitas Soerjo bersama Aliansi BEM Madiun memberikan waktu tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk merespons dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Dimas menyatakan mahasiswa siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan itu tidak mendapat tanggapan.
Laporan: BEM UNSOER Ngawi
Editor: Tim Redaksi
