Solo, presstoday.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vox Populi dan Gabungan LSM Ngawi (Galang) dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) bagi para kepala desa se-Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 24–26 Oktober 2025, di The Sunan Hotel Solo.
Ratusan kepala desa tampak antusias mengikuti sesi pembekalan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketua PWI Kabupaten Ngawi, Zainal Abidin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kontribusi insan pers dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk mendorong desa menjadi lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Bimtek ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola pemerintah desa agar lebih bersinergi, inovatif, dan profesional,” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, tema bimtek tahun ini difokuskan pada aspek hukum dan administrasi pemerintahan desa. Fokus tersebut diambil karena dinamika hukum dan tata kelola administrasi kini menjadi tantangan besar bagi kepala desa di era transparansi publik.
“Kita sepakat memfokuskan bimtek pada hukum dan administrasi pemerintahan desa,” terangnya.
foto: “suasana pembekalan kepala desa se-Kabupaten Ngawi dalam kegiatan Bimtek yang digelar PWI Ngawi,”
Dalam bidang hukum, para peserta mendapatkan materi seputar restorative justice, aplikasi Jaga Desa, serta peran para legal dalam penyelesaian masalah di tingkat lokal. Menurut Zainal, pemahaman hukum di tingkat desa perlu diperkuat agar kepala desa mampu mengambil keputusan secara adil dan proporsional.
“Untuk bidang hukum, kita bahas restorative justice, aplikasi Jaga Desa, dan peran para legal,” ungkapnya.
Sementara itu, aspek administrasi difokuskan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa (Kopdes), serta sistem perizinan bangunan gedung. Materi ini dipilih karena masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam penerapan sistem administrasi dan pengelolaan unit usaha secara transparan dan efisien.
“Untuk tata kelola administrasi, kita bahas BUMDes, Kopdes, dan sistem perizinan bangunan gedung,” tambah Zainal.
Bimtek juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk bidang hukum. Adapun bidang administrasi diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi.
“Kita hadirkan narasumber dari lembaga yang berkompeten agar peserta mendapatkan pemahaman komprehensif dan solusi praktis,” jelasnya.
Antusiasme peserta terlihat sejak hari pertama kegiatan. Para kepala desa aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Panitia menilai, respon positif tersebut menandakan tingginya kesadaran aparatur desa untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan regulasi pemerintahan.
Aris Toha M
Tim Redaksi
